oleh

Kalapas Samarinda Bersama Jajaran Ikuti Sosialisasi Permenkumham No. 3 Tahun 2022 Secara Virtual, Catat! Ini Point-Pointnya!

-NEWS, TODAY-16 views

Bidiknias | Samarinda – Dalam rangka mewujudkan kebijakan berbasis bukti, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyusun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Oleh karenanya dinilai perlu untuk melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut serta Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4/K-1/HKM.02.3/2019 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Serangkaian dengan itu, Kalapas beserta jajaran Lapas Samarinda ikuti sosialisasi dimaksud yang bertempat diruang kerja Kasi Binadik. Jumat, 29 Juli 2022.

Hadir langsung sekaligus membuka kegiatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ibu Sri Puguh Budi Utami beserta Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama dan Wilayah, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, Ibu Sri Puguh menyampaikan Pelayanan SIP Kumham yang telah mendapat penghargaan dan ungkapan perpisahan karena telah mencapai purna tugasnya.

“Saya mengucapkan terimakasih, terimakasih, terimakasih. Maaf, maaf dan maaf atas segala perbuatan dan tutur kata selama saya bekerja, mari kita memaksimalkan kinerja kita sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kalau bukan sekarang, kapan lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi. Demikian saya akhiri, dengan ini kegiatan sosialisasi ini resmi saya buka” Tutupnya diakhir sambutan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi :
1. Permenkumham No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
2. Pengukuran Kualitas Kebijakan
Dengan Narasumber:
Analis Kebijakan Balitbangkumham, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, dan Lembaga Administrasi Negara.

Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dan diakhiri dengan Penutupan oleh Ibu Kepala Badan.

Kalapas Samarinda Moh. Ilham Agung Setyawan menyampaikan agar seluruh jajaran dapat melaksanakan Permenkumham No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Lapas Samarinda.

“Saya harap jajaran Lapas Kelas IIA Samarinda akan turut menginternalisasi Permenkumham No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam membentuk insan Kemenkumham yang berintegritas dan semakin PASTI sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan publik” Imbuhnya mengakhiri. (Red/A88)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed